Wajah Politik Indonesia

Wajah Politik Indonesia

Politik sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep yang memiliki banyak penafsiran. Oleh karena itu, politik dalam setiap negara dapat dipastikan berbeda-beda. Karena proses politik sangat dipengaruhi oleh kecerdasan masyarakat, filosofi suatu bangsa dan kondisi perekonomian negara tersebut. Yang menarik adalah, proses politik dalam setiap negara berkembang dapat dipastikan tidak se kondusif politik negara-negara maju. Dimana proses politik dalam sebuah negara berkembag lebih cenderung berorientasi jangka pendek dan hal-hal yang pragmatis. Berbeda dengan politik dalam sebuah negara maju yang sudah berbicara mengenai aspek global dan eksistensi negaranya dalam kancah internasional.

Situasi politik yang pragmatis dan jangka pendek adalah suatu situasi politik yang sangat akrab dengan situasi politik di Indonesia. Terlepas momen politik nasional yaitu pemilihan Presiden dan DPR ataupun Pilkada yang lebih lokalistik. Situasi politik yang pragmatis ini merupakan suatu akumulasi dari kondisi masyarakat yang masih lemah secara ekonomi dan kecerdasan, khususnya kecerdasan dalam memahami politik itu sendiri. Sehingga mereka seringkali hanya dijadikan sebagai komoditi politik sesaat bagi orang-orang yang sedikit lebih melek terhadap politik.

Fenomena ini tentunya menjadi suatu fenomena yang harus menjadi perhatian bersama untuk segera diperbaiki. Dan para politisi nasional ataupun politisi lokal merupakan subjek utama untuk memperbaiki hal tersebut. Tanpa adanya niatan untuk melakukan perubahan dari para politisi, maka selamanya realitas politik di Indonesia akan bergulir dalam realitas yang sama dari tahun ke tahun.

Politik dan Demokrasi 

Memahami politik memang sangat berkaitan dengan demokrasi, kaena kedua-duanya melibatkan masyarakat sebagai objek ataupun subjek. Dalam politik masyarakat diposisikan sebagai penentu masa depan perpolitikan suatu bangsa dengan memberikan kepercayaan melalui partai politik. Sedangkan demokrasi juga ada ditangan masyarakat sebagai subjek utama dalam menentukan masa dapat bangsa, hanya saja demokrasi yang harusnya mengedepankan otoritas masyarakat kini dilimpahkan kepada DPR dan DPD. Tetapi walaupun banyak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, penerapan demokrasi di Indonesia adalah suatu penerapan demokrasi yang demokratis, kekeluargaan, dan dalam bingkai kebersamaan. 

Pancasila sebagai cerminan demokrasi di Indonesia merupakan suatu falsafah yang apabila dikerucutkan akan menjadi 3 unsur; Nasional, Agama, dan Sosialis. Nasionalis itu gabungan dari kebangsaan dan persatuan. Sedangkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah agama, perikemanusiaan dan keadilan sosial adalah sosialis. Nasional-Agama-Sosialis dikerucutkan lagi menjadi satu yaitu Sosialisme yang berdasarkan agama atau Sosialis-Religius. Sedangkan yang disebut dengan agama adalah suatu ajaran yang memiliki kitab suci, sedangkan di dunia ini yang punya kitab suci ada tiga yaitu Injil,. Jabur, dan Taurat. Sedangkan di Indonesia ada dua: Injil dan Al-qur’an, yakni Islam dan Nasrani. “Sekarang agama apa yang ketuhanannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa? Ya Islam. Jadi yang sosialis-religius itu milik orang Islam. Salah sekali kalau Islam itu dipertentangkan dengan Pancasila, karena Pancasila itu milik orang Islam”.